Tradisi Hukum Indonesia demikian Ratno Lukito menamai buku ini, kehadiran buku initentunya akan meningkatkan wacana para pengkaji hukum secara luas.
Secara Defacto kita mengakui bahwa Negara Indonesia sebagai negara yang sangat plural baik dalam tatanan sosial, budaya maupun nilai normative yang ada di dalamnya.
Walau demikian, Ratno menilai masyarakat Indonesia masih kurang minat untuk berfikir hukum secara plural. Hal tersebut ditinjaunya dari kecendrungan para sarjana atau ahli hukum Indonesia yang berlebihan dalam mengkaji hukum buatan negara namun mengabaikan perhatian terhadap tatanan tradisi normative yang berada diluarnya.
Di tambah lagi minimnya kajian hukum yang sifatnya memperbadingkan antar berbagai tradisi dilihatnya semakin memperjelas bahwa unifomisme hukum yang dilakukan oleh agen negara sejak awal kelahirannya tampaknya membumi di masyarakat sampai sekarang.
Terlepas dari polemik keberadaan perbandingan hukum (comparative of law) yang masih diperdebatkan apakah bisa dianggap sebagai ilmu hukum yang mandiri?, bagi Ratno memberi perhatian pada ilmu perbandingan hukum menjadikan orang yang paling kesepian karena tak banyak orang yang menaruh minat terhadapnya,” tulisnya dalam prolog.
Dalam buku ini, Ratno menyuguhkan tawaran terhadap dominasi aliran positivisme hukum negara (state legal positvism) yang digandrungi di Indonesia dengan mengkampanyekan kembali kajian-kajian pluralisme hukum.
Pada bagian pertama, Terma “Chthonic” yang di adopsi dari Edward Goldsmith,The way: An Ecologikal World-View (Athens, Georgia: The University or Georgia Press, 1998) ketika mendeskripsikan kultur kehidupan masyarakat yang harmoni dengan pribumi diletakkan dalam awal pembahasan buku ini.
Istilah hukum “Chthonic” akan dipakai Ratno untuk menyebut tradisi hukum adat yang dipercayai sejak awal terbentuknya masyarakat asli di gugusan kepulauan Nusantara.
Dijelaskannya, Secara Etimologis masyarakat Indonesia mempunyai pemahaman sama mengenai istilah adat, untuk menyebut norma yang mengikat dari suatu masyarakat tertentu yang mengatur fase kehidupan sesorang dalam suatu masyarakat.
Dengan kata lain Ratno mengutarakan bahwa masyarakat Indonesia tidak pernah memahami adat sebagai entitas yang terpisah dari hukum, inilah yang menjadi pembeda bagi pemahaman para sarjana atau ahli hukum barat.
Baginya, Metode yang relevan bagi masyarakat multipluralistik seperti Indonesia Menurut Ratno adalah dengan melakukan pencangkokan hukum (legal transplant) dan melakukan kesepakatan dalam menyatakan prinsip-prinsip Islam dengan prinsip-prinsip di luarnya.
Istilah ini ia yakini bisa dilakukan ketika upaya kontekstualisasi dianut sebagai landasan filosofis yang umum disamping mengikuti logika hukum perbandingan, sehingga proses adopsi dan adaptasi antar dua tradisi hukum yang berbeda dapat menghasilkan suatu entitas hukum baru sebagai buah dari proses transpalantasi hukum yang berlaku di dalamnya
Kehadiran buku ini sebagai jembatan awal untuk menjadi penghubung antar berbagai pemahaman tradisi hukum di Idnonesia, sayang, dari ketiga bahasannya yang diangkat tadi, tidak memuat pasal dari undang-undang sebagai produk tradisi yang dikrtisi atau yang disetujuinya.
Sehingga, bahasannya kelihatan masih kurang fokus. Dengan membaca buku ini pula hemat penulis kita bisa benar-benar memahi dunia kesepian seperti yang di alami Ratno.
Gaya bahasanya yang khas, tajam, dan penuh dengan gagasan baru tentunya tidak membatasi segmen para pembaca, terlebih bagi mereka yang telah menaruh ketertarikan sebelumnya terhadap kajian hukum, pastinya semakin berani mengorek hukum yang kita pengangi saat ini. Maka Buku inilah jawabannya. (Lutsfi Siswanto)
Judul buku : Tradisi Hukum di Indonesia
Penulis : Dr. Ratno Lukito, MA.
Penerbit : Teras
Cetakan : 1, Februari
Tebal : VIII + 24
Post a Comment
Post a Comment